Makalah Perkembangan Demokrasi

PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Makalah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dari Mata Kuliah Isu-Isu Ham dan Demokrasi pada Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan IPS

Dosen    : Prof. Dr. Sc. H. M. Ahman Sya, Drs, M.Pd, M.Sc

Disusun Oleh :

Lan Lan Risdiana

12870037

 PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN PENDIDIKAN IPS

STKIP PASUNDAN CIMAHI

2013

KATA PENGANTAR

          Puji dan syukurkami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat taufik dan hidayahnya akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berjudul “PERKEMBANGAN DEMOKRASI” dengan baik dan lancar

          Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Isu-Isu Ham dan Demokrasi pada Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan IPS STKIP Pasundan Cimahi.

          Kami menyadari bahwa makalah ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, atas selesainya penyusunan makalah ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, diantaranya:

a.    Prof. Dr. Sc. H. M. Ahman Sya, Drs, M.Pd, M.Sc selaku dosen mata kuliah Isu-isu Ham dan Demokrasi

b.    Orang tua

c.    Rekan-rekan

Kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, telah menjauhkan makalah ini dari kesempurnaan. Untuk itu sumbang saran serta kritik yang membangun dari para pembaca senantiasa kami harapkan.

          Akhirnya besar harapan kami, makalah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang bergerak dari dunia pendidikan pada umumnya

Cimahi,  Januari 2013

                                                                                                                 Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

          Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Kesadaran akan pentingnya demokrasi penting. Hal ini dapat dilihat contohnya dari peran rakyat Indonesia yang dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Walaupun masih terjadi banyak pertanyaan mengenai penilaian masyarakat yang cenderung masih subyektif.Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan dan pemilihan tersebut. Tetapi masih dapat dikatakan sukses.

          Budaya demokrasi telah lama berkembang di masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berkembang didaerah misalnya adanya rembug desa, musyawarah adat dan pemutusan peraturan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkembang dari masa ke masa. Hal itu di pengaruhi oleh keadaan bernegara dan juga keadaan politik yang terjadi di Indonesia . Demokrasi yang memiliki cangkupan lebih luas ini nyata diterapkan ketika adanya masalah yang terjadi dalam kehidupan bernegara.

          Dan perkembangan yang ada di Indonesia mengenai demokrasi di dasari dengan berbagai kemajuan yang ada di masyarakat. Dan hal itu mempengaruhi pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan kebijakan yang di sahkan oleh pemerintah serta presiden pada khususnya.

1.2         Rumusan Masalah

a.    Apakah pengertian dari demokrasi?

b.    Sebutkan demokrasi yang berkembang di dunia secara universal?

c.    Apakah lima indikator untuk mengukur demokratis suatu negara?

d.   Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa?

e.    Apakah tantangan demokrasi kedepan?

f.     Bagaimana prospek demokrasi di Indonesia?

1.3         Tujuan Penulisan

a.    Memaparkan perkembangan demokrasi di Indonesia.

b.    Memaparkan sejumlah pemahaman dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

c.    Memaparkan penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB I

PEMBAHASAN

2.1     Pengertian Demokrasi

          Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut.
Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau “kratos” berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.sependapat dengan hal tersebut Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat”

          Ajaran demokrasi telah mulai dirintis sejak jaman sebelum demokrasi yaitu antara lain oleh Solon di Athena (+600 Tahun Masehi) .Pada saat itu Solon telah mengadakan pembaharuan dengan menyusun Undang-Undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi warga negara dan membentuk lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat yang disebut Ecclensia. Dengan ajaran tersebut Solon mendapat julukan “ Bapak Demokrasi” . Ajaran demokrasi kemusian dikembangkan antara lain oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau yang cukup bervariasi di detiap negara.

          Menurut Internasional Commision of Jurits,demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

          Menurut C.F Strong,suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

          Lebih jauh demokrasi di Indonesia berjalan dengan berbagai gelombanng permasalahan dan mengalami berbagai perubahan. Sebagi warga negara apalagi mahasiswa kita wajib mengetahui bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia karena pada kondisi ke kinian Indonesia memiliki berbagai masalah kompleks yang diawali karena demokrasi dan pelaksanaannya yang memiliki berbagai kekurangan.

          Demikian memikirkan demokrasi ada hubungan dan keterkaitan terhadap hubungan pemerintah sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk mengadakan pengaturan dalam berkehidupan bangsa dengan rakyat yang dijadikan momentum sebagai pihak yang memiliki kedaulatan di negara ini.

2.2     Demokrasi Yang Berkembang Di Dunia Secara Universal

          Perkembangan demokrasi diawali dari tahapan bahwa indonesia maupun negara lain yang mengadopsi demokrasi sebagai pelaksanaan berkehidupan bangsa. Awal dari adanya demokrasi yaitu bagaimana kita sebagai warga negara menginginkan sebuah kehidupan yang memiliki kebebasan namun tetap dalam koridor aturan yang ditetapkan oleh musyawarah dan kesepakatan bersama. Bukan hanya keputusan pemerintah sepihak yang di tentukan oleh sikap otoriter.

          Hal tersebut kemudian di adopsi oleh banyak negara. Demokrasi kini menjadi salah satu pedoman pelaksanaan berkehidupan bangsa yang akhirnya melebur dalam berbagai budaya dan kehidupan yang ada di negara tersebut. Demikian adalah beberapa contoh demokrasi yang berkembang di dunia secara universal, yaitu :

a.    Demokrasi Langsung (Kuno) adalah suatu pemerintah dimana rakyat ikut secara langsung dalam pemerintahan tanpa perwakilan rakyat. Rakyat dilibatkan sehingga diutamakan adalah kebebasan indivis membicarakan urusan negara.

b.    Demokrasi tidak Langsung (Modern) adalah suatu pemerintahan dimana rakyat tidak ikut secara langsung dalam pemerintahan , melainkan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.

c.    Demokrasi Barat (Liberal) yaitu demokrasi yang mengutamakan kebebasan individu terutama persamaan hak dalam politik. Penganut paham ini berpandangan bahwa negara dibentuk melalui perjanjian antara individu dengan individu sehingga yang diutamakan adalah kebebasan individu.

d.   Demokrasi Timur (Rakyat) yaitu demokrasi yang mengutamakan jaminan kesamaan ekonomi tetapi kebebasan dalam politik dangat dibatasi.

e.    Demokrasi di Negara Berkembang yaitu pelaksanaan demokrasi ini berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Hanya bentuk demokrasi yang digunakan tidak sama , sesuai dengan kepribadian bangsanya. Ada yang melaksanakan demokrasi liberal,ada yang melaksanakan demokrasi rakyat.

            Dengan demikian demokrasi telah melebur dengan beberapa hal yang ada di negara yang kemudian mengembangkan demokrasi itu sendiri. Sebagaimana dengan beberapa hal lain yaitu bagaimana demokrasi secara utuh memberikan ruang terhadap negara sekaligus penduduknya untuk ikut serta dalam memulai dan melaksanakan berbagai pengaturan dan berkehidupan di masyarakat.

2.3     Indikator Untuk Mengukur Demokratis Di Suatu Negara

          Demokrasi merupakan kompleksitas permasalah klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian sejak masa terdahulu. Dikatakan fundamental karena hakekatnya demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan dimana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan objeknya. Demikian adalah lima indikator untuk mengukur demokratis suatu negara :

a.    Akuntabilitas. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, ucapannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah , sedang bahkan akan dijalankan

b.    Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan , sementara peluang orang lain tertutup sama sekali

c.    Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan , diperlukan suatu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

d.   Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak nuraninya.

e.    Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas,termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat,hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers bebas.

          Selain lima indikator diatas sebagaimana pendapat diatas perlu diperhatikan adalah supremasi hukum . untuk mewujudkan masyarakat yang demokrastis hukum perlu ditegakkan masyarakat maupun penyelenggara negara tidak ada yang dapat berbuat seenaknya sendiri dan melanggar atau merugikan hak seseorang atau sekelompok orang.

2.4     Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

a.    Masa 1945-1959 : pada periode ini demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Pada periode ini ,lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran dan politisi pada umumnya sangat tinggi, kehidupan kepartaian memperolehpeluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal tersebut terbukti pada pemilu tahuan 1955 melaksanakan demokrasi , masyarakat pada umumnya melaksanakan hak dasar mereka, sekalipun tidak semua warga melakukannya. Pada periode ini, Indonesia memiliki pemerintahan dengan desentralisasi. Sehingga daerah memiliki otonomi yang cukup untuk mengatur daerahnya dan hubungan dengan pemerintah pusat.

b.    Masa 1959-1965 : pada perode ini adalah periode demokrasi terpimpin. Dekrit Presiden pada 5 juli 1959 yang membubarkan konstituante dan menyatakan kembali UUD 1945 merupakan awal tumbangnya demokrasi parlementer di Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno menjadi setter politik Indonesia.Akhirnya membuat dia menjadi pemimpin yang sangat berkuasa, menjadi diktator.

Perpolitikan pada demokrasi terpimpin diwarnai dengan perebutan kekuasaan antara tiga kekuatan utama saat itu, yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Hal yang menjadi penegasan atas soekarno sebagi pemimpin yang otoriter adalah sebagai mana yang terjadi di sejarah bahwa soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan juga menerapkan NASAKOM dalam pemerintahannya.hal itu menyebabkan terjadinya hal yang berbeda dan bertentangan terhadap pancasila di sila yang pertama.kekuasaan dan pemerintahan pada periode ini, tumbang oleh adanya pergerakan G30SPKI.

c.    Masa 1965- 1998 : Tumbangnya demokrasi terpimpin di gantikan oleh era baru yang disebut Orde Baru. Dengan titik tolah dari pemberontakan G30SPKI. Terjadinya titik kulmanasi dari pertarungan atau perebutan kekuasaan. Kudeta yang dilakukan PKI berdampak besar pada perpolitikan di Indonesia. Pemberontakan yang gagal tersebut akhirnya berdampak pada tersisihnya PKI dalam bursa kekuasaan yang ada di Indonesia.
Walau pada awalnya tidak ada perubahan substansi dari kehidupan politik di Indonesia antara Orde Baru. Namun seiring dengan munculnya pelita IV atau memasuki permulaan 1990-an hal tersebut menjadi berubah. Pada periode ini terjadi penyimbangan pada demokrasi yang dilaksanakan. Banyak hal yang menyimpang contohnya rotasi kekuasaan dan kepemimpinan yang dan pemilu yang masih jauh dari semangat demokrasi. Dengan ini Soeharto tumbang, dan seiring dengan kecaman dan terjadinya revolusi di Indonesia yang diawali dengan tumpahnya darah mahasiswa dan terjadinya pertikaian besar di Jakarta dan kota besar serta bukan hanya perpolitikan namun sosial dan terjadi guncang ekonomi. Pada situasi ini pemerintah membuat keputusan besar yaitu turunnya Soeharto dari kusri kepemimpinan hal ini menjadi akhir dari orde baru menjadi reformasi.

d.   Masa 1998-sekarang : Pada perode ini, dapat dikatakan sebagai era baru yang biasa disebut Era Reformasi . Apabila pada masa Orde Baru diwarnai dengan dominansi peran presiden dan lemahnya peran lembaga-lembaga yang lain, di era reformasi tampak peran yang proporsional di antara lembaga yang ada di negara. Termasuk pada kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan melakukan kegiatan berkelompok .pada beberapa indikator yang telak disebutkan mengacu pada sebuah reformasi pemerintah . secara langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah lebih akuntable dibandingkan dengan sebelumya dimana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dituntut pertanggung jawabannya oleh rakyat.

Rotasi kepemimpinan juga berjalan dengan baik. Walaupun masih terjadi kekurangan di berbagai sudut lini. Demokrasi yang ada cenderung lebih baik dan mengalami kemajuan. Dengan demikian, Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila secara baik dengan modernisasi pemerintahan yang jauh lebih baik dari masa sebalumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan perpolitikan yang akan semakin ramai dengan berbagai keputusan yang berpihak antar masyarakat.

2.5     Tantangan Demokrasi

          Pemikiran kunci demokrasi terletak pada bagaimana negara tersebut mengelola dan mengembangkan hal yang ada. Terutama demokrasi yang berkembang seiring dengan paham lain yaitu republikanisme, liberalisme, dan Marxisme. Diantara perkembangan saat ini dinamika ekonomi dunia juga turut serta memberikan pengaruh dan goncangan pada kebijakan dan pemerintahanyang ada di berbagai negara khususnya Indonesia.

          Termasuk dalam tantangan demokrasi adalah perubahan tatanan internasional terhadap peranan dan sifat pemerintah demokratis. Persoalan di kehidupan maupun secara tradisional mengindikasikan teori demokrasi memang memiliki beberapa tantangan yang di perkirakan akan dihadapi. Makna lain dari demokrasi yang berubah dalam tatanan global maupun mengenai pengaruh tatanan global atas perkembangan perhimpunan demokratis.

          Pemahaman lain tentang tantangan pada demokrasi di kehidupan saat ini adalah terjadinya penyimpangan. Banyaknya kepentingan di masyarakat maupun kepentingan pribadi. Hal lain yang berpengaruh adalah bagaimana demokrasi bisa menjadi salah satu alasan untuk membebaskan manusia atau secara khususnya warga negara yang negaranya menganut demokrasi.

          Adanya faktor pembagian kekuasaan, banyak pusat kekuasaan dan sistem otoritas yang bekerja di dalam dan lintas batas-batas, dasar-dasar politik dan teori demokrasi harus disusun kembali. Hakikat kekuasaan, otoritas dan tanggung jawab, semua harus di uji di masyarakat kembali.

          Demokrasi memiliki tantangan lain yaitu ideologi lain yang mungkin menembus batas-batas dehingga mempengaruhi demokrasi saat ini. Contohnya liberal yang memiliki pemahaman hak manusia secara seluas-luasnya., hal ini berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia pada khususnya sebagai negara yang menganut demokrasi pancasila.

          Hak dan kebebasan masih di di batasi oleh peraturan dan kepentingan orang lain. Sehingga pada kenyataannya liberal tidak sesuai dengan hal yang dianggap seimbang dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah dan warga negara sebagai pelaksana demokrasi pancasila.

          Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi terbagai dalam 5 indikator :

a.    Berkembangnya kelompok radikal

Tak pernah terbayang oleh kita ketika terjadi aksi bom bunuh diri di legian bali. Apalagi aksi ini diatasnamakan jihad, dan menjadikan agama sebagai landasan kebenarannya. Sasaran dari terorisme ini adalah orang asing yang memiliki kepentingan di indonesia. bahkan disebut sebagai kaum mujahidin (dalam bahasa indonesianya “Pejuang - pejuang allah). Setelah itu, kita kembali dikejutkan dengan pengeboman yang terjadi J.W Marriot dan Rits calton. Lagi-lagi adalah milik asing yang diserang oleh aliran garis keras ini.
Kebanyakan negara-negara barat dan amerika termasuk indonesia, mengganggap bahwa para teroris adalah orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Namun lebih dari pada itu, mereka sesungguhnya, bukan karena miskin, tetapi karena merasa geram dengan “penindasan” yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang.

Yang lebih mengkawatirkan lagi, berkembangnya kelompok-kelompok yang mengklaim demokrasi sebagai kemenangan kaum mayoritas. Karena dalam demokrasi adalah mengutamakan aspirasi masyarakat banyak. Maka dari itu menurut pandangan mereka, umat islam adalah yang terbanyak, maka dari itu harus diterapkan syariat islam dan mengubah negara indonesia menjadi negara islam. Inilah tantangan terberat demokrasi indonesia kedepannya.

b.    Kepicikan kedaerahan

Setelah reformasi berlangsung, otonomi daerah menjadi salah satu program yang gencar dikampanyekan pemerintah. Tuntutan pemerintah daerahpun berdatangan. Dan karena asas demokrasi itulah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang mengatur daerahnya sendiri, sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Ancaman kepicikan daerah yang saya maksud dalam hal ini bukan aksi separatisme, meskipun itu sangat mungkin. Namun yang dimaksud dalam hal ini adalah pertama, isu putra-putri daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Sehingga peluang bagi warga pendatang sangat sempit dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kedua, keegoisan daerah. Keegoisan yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber daya alam. Daerah yang merasa penyumbang terbesar bagi keuangan negara akan mengklaim bahwa daerah tersebut yang membiayai daerah lain. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara daerah-daerah, jika daerah yang merasa memberi banyak meminta banyak pula.
Ketiga, peraturan daerah yang diskriminatif, seperti adanya peraturan daerah yang menerapkan syariat islam (seperti di Aceh) dan perda injili di Wamena. Ini sebagai pertanda awal hilangnya demokrasi di indonesia. Dengan adanya perda yang seperti ini akan memarjinalkan kaum minoritas. Sehingga demokrasi tidak dirasakan oleh mereka yang minoritas, karena dengan terpaksa harus menuruti peraturan daerah yang berlaku dimana mereka berada.

c.    Ketidak Adilan

Ketidak adilan akan selalu menjadi faktor utama penghalang demokrasi. Mengapa demikian?. Karena ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan dapat kita lihat dari empat bidang ; ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Pertama, Ketidakadilan dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan yang begitu jauh akan menimbulkan pemberontakan dari masyarakat yang terpinggirkan, sehingga melahirkan kekacauan dalam masyarakat. Kedua, ketidak adilan dalam bidang politik, orang pandai belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin, karena akses terhadap partai politik itu sangat sulit. Selain itu, lahirnya separatisme atau dalam lingkup kecil seperti pemekaran daerah karena dipengaruhi oleh para intelektual yang tidak mendapatkan posisi dalam pemerintahan pusat dimana ia berada.
Ketiga, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini kaitannya dengan diskriminasi suku, agama dan lainnya. Sehingga dalam masyarakat terjadi perpecahan antara suku, agama dan lainnya. Yang terakhir, keadilan dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kesetaraan dalam bidang hukum. Kita lihat selama ini begitu banyaknnya fenomena yang mencedrai hukum kita.

d.   Menurunnya kepercayaan publik terhadap intitusi-intitusi yang ada.
Dalam praktek demokrasi selama ini, meskipun masih relatif baru, ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi, baik pemerintahan ataupun partai politik. Seperti independensi pers, penegak hukum, partai politik, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin.

e.    Globalisasi.
Pemerintahan dalam negri tidak mungkin lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan mengakses media, mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain, dan masalah di negara lain itupun turut mempengaruhi politik dalam negeri.

2.6         Prospek demokrasi di Indonesia

          Tidak dapat dipungkiri bahwa kedepan dengan adanya globalisasi dan juga perkembangan partai serya berbagai masalah intern dalam kepartaian berdampak pada terganggunya masalah demokrasi tang ada di Indonesia. Di khawatirkan akan terjadi pergeseran aturan main dalam demokrasi pancasila yang kini di jalankan oleh pemerintah.

          Hal lain yang bertitik tolak dari tantangan ini adalah bagaimana terhadap demokrasi yang ada di satu pihak , berasal dari ekonomi politik dunia yang ikut serta dalam pengelolaan negara.

          Jaringan hubungan yang merentang melintas batas-batas nasional dan di pihak lain berasal dari perbedaan yang kadang-kadang muncul diantara pemerintahan yang berjalan. Jika teroti demokrasi di Indonesia pada hal ini adalah demokrasi pancasila di laksanakan dengan sebenarnya, bukan hal yang mustahil bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam pembentukan ideologi baru yang dapat menjadi ideologi dunia kedepan.

          Pancasila yang mengedepankan hal tersebut diharapkan memiliki pandangan yang real tentang keadaan dan kondisi dunia kini. Hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengusahakan perbaikan kondisi Indonesia dalam masa peralihan dan ketergoncangan saat ini.

          Namun lebih jauh,Indonesia memiliki prospek yang bagus dalam pemerintahan kedepan. Karena pada dewasa ini, masyarakat memiliki pemikiran dan pemahaman kedepan tentang demokrasi. Walau belum sepenuhnya mengerti dan melaksanakan dengan sepenuhnya demokrasi di Indonesia cenderung mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Hal itu dapat menjadi acuan kedepan dan sebagai pedoman dalam berkehidupan dan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

          Diantara banyak pihak demokrasi juga penting dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Hal ini akan menjadi penting karena Indonesia memiliki prospek yang baik. Walaupun masih banyak kekurangan entah itu KKN maupun penyimpangan yang lain itu bukan jadi soal.

          Dengan Demokrasi pancasila yang kini diterapkan, hal itu menjadi salah satu keuntungan tersendiri untuk Indonesia. Dengan banyak pembahasan dan kepentingan Indonesia bukan hanya sebagai ladang berpolitik dan berinvestasi semata. Namun lebih jauh., Indonesia merupakan tempat pilihan untuk bersosialisasi dan memiliki banyak paham dan penyampurnaan demokrasi itu sendiri. Dengan adanya paradigma dan pelaksanaan yang baik dan bertujuan untuk kepentingan bersama bukan hanya golongan dan perseorangan.

BAB III

PENUTUP

3.1     Kesimpulan

          Keberadaan demokrasi di Indonesia merupakan masalah klasik yang dianggap sebagai masalah yang belum terselesaikan. Walaupun pada kenyataannya kini indonesia memiliki Demokrasi Pancasila yang dianggap demagai demokrasi yang pas untuk Indonesia nyatanya belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku secara sempurna.

          Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut. Demokrasi pancasila sendiri yang menganut sistem kerakyatan dianggap sebagai demokrasi yang sesuai dengan undang-undang dasar 45 dan pancasila sebagai dasar negara. Sehingga kedepan diharapkan tidak ada lagi perdebatan maupun tantangan terhadap ideologi dan demokrasi di Indonesia.

3.2     Saran

          Demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan dengan ‘ritme’ dan hal yang sesungguhnya. Setiap saat memiliki hal yang cukup ringkas dalam pemerintahan. Karena agenda kedepan pemerintah memiliki tantangan yang jauh lebih kuas dari kemarin yaitu tantangan global, baik itu globalisasi maupun politik dunia yang semakin mendesak pemerintah. Adanya ideologi dan dasar yang kuat akan lebih mengedepankan hal yang menjadikan kita harus lebih kuat dan selektif dalam mengambil keputusan dan berkebang dengan demokrasi pancasila yang kita miliki.